Batas Waktu Penyelenggaraan RME dan Integrasi Platform SATUSEHAT. Masih Ada Waktu!

Dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat ditemukan informasi perihal penerapan rekam medis elektronik (RME) dan integrasi platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Indonesia. Artikel ini akan membahas rinciannya, terutama mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur, sanksi-sanksi yang mungkin dihadapi, dan batas waktu implementasinya.

  1. Batas Waktu Implementasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus menyelenggarakan RME paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Penyelenggaraan RME mencakup pencatatan layanan kesehatan dalam sistem rekam medis, seperti Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIMKlinik), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source (SIMRS-GOS), atau sistem lainnya termasuk pencatatan layanan luar gedung melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) atau sistem daerah yang mengikuti standar Platform SATUSEHAT.

  1. Ketentuan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME)

Surat Edaran ini mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap fasyankes:

  • Setiap fasyankes wajib menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Detail Penyelenggaraan RME:

Fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menggunakan RME yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitas tersebut secara mandiri, atau melalui kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencatatan layanan luar gedung, termasuk pelaksanaan imunisasi, melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) atau sistem informasi daerah yang sesuai dengan modul yang tersedia dan mengikuti standar, harus terintegrasi ke dalam Platform SATUSEHAT.

  1. Kewajiban Pembinaan dan Pengawasan

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RME sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Sanksi Administratif dan Batas Waktu Pelaksanaan

Teguran Tertulis: Fasyankes yang belum menyelenggarakan RME yang terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT hingga 31 Desember 2023 akan menerima teguran tertulis.

Rekomendasi Penyesuaian Status Akreditasi:

  • Fasyankes yang sudah menyelenggarakan RME, tetapi belum terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT hingga 31 Maret 2024, akan diberikan rekomendasi penyesuaian status akreditasi.
  • Fasyankes yang sudah menyelenggarakan RME, tetapi baru mengirimkan  kurang dari 50%  data kunjungan pasien ke Platform SATUSEHAT hingga 31 Juli 2024, juga akan mendapatkan rekomendasi penyesuaian status akreditasi.
  • Fasyankes yang telah menyelenggarakan RME yang terkoneksi dengan Platform SATUSEHAT dengan kurang dari 100% data kunjungan pasien terkirim ke dalam Platform SATUSEHAT sampai dengan 31 Desember 2024 akan mendapatkan rekomendasi penyesuaian status akreditasi.
  • Fasyankes yang belum melaksanakan pencatatan layanan luar gedung hingga 31 Desember 2023, juga akan mendapat rekomendasi penyesuaian status akreditasi.

Rekomendasi Pencabutan Status Akreditasi:

Fasilitas yang sama sekali tidak mematuhi ketentuan penyelenggaraan rekam medis elektronik pada poin nomor 2 hingga 31 Juli 2024 dapat menghadapi rekomendasi pencabutan status akreditasi.

Pencabutan Perizinan Berusaha: Selain sanksi administratif, Menteri dapat meminta pengenaan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha kepada lembaga yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ksatria eHospital sudah terkoneksi dengan platform SATUSEHAT

Fasyankes yang belum melakukan penyelenggaraan RME yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, akan menghadapi konsekuensi serius berupa sanksi administratif yang dapat merugikan reputasi dan kinerja layanan kesehatan. Penundaan atau kelalaian dalam mematuhi batas waktu penerapan RME dapat mengakibatkan teguran tertulis, juga rekomendasi penyesuaian, bahkan pencabutan status akreditasi. Untuk menghindari kemungkinan buruk ini, segera lakukan penyelenggaraan RME yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT melalui solusi seperti Sistem Informasi Ksatria eHospital.

Sebagai mitra yang terdaftar pada platform SATUSEHAT Kemenkes, Sistem Informasi Ksatria eHospital untuk rumah sakit   dan eClinic untuk klinik, mendukung integrasi data kesehatan nasional melalui platform SATUSEHAT, yang memudahkan pasien mengakses pasien data kesehatan mereka dari berbagai fasyankes. Informasi lebih lanjut mengenai status mitra Ksatria eHospital dapat ditemukan di link ini.

Ksatria, dengan Sistem Informasi eHospital dan eClinic siap mewujudkan komitmennya untuk mendukung sistem informasi kesehatan nasional yang terintegrasi, efisien, dan aman sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ingatlah, keselamatan dan keamanan pasien serta kepatuhan terhadap regulasi adalah tanggung jawab utama fasilitas kesehatan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ksatria eHospital, kami menyediakan sesi demo produk secara gratis. Silakan pilih jadwal demo yang sesuai dengan ketersediaan waktu Anda dengan mengunjungi halaman ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai fitur-fitur kami, silakan hubungi nomor WhatsApp kami 0821-4520-5712  atau kirimkan email ke sales@ksatria.com.

Sumber:

  1. SURAT EDARAN No. HK.02.01/MENKES/1030/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan sanksi administratif dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan.
  1. Satu Sehat

Jangan Lewatkan Konten Kami

Jadi yang pertama untuk mendapatkan berita terkini dan penawaran eksklusif ke e-mail Anda.